Produsen EV di China Wajib Dirikan Stasiun Daur Ulang Limbah Baterai

Januari 21, 2026 admin

Kilasotomotif.id — Pemerintah Republik Rakyat China mengambil langkah tegas dalam mengatur industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan mengeluarkan regulasi baru yang mewajibkan produsen dan importir EV untuk mendirikan jaringan fasilitas daur ulang limbah baterai di seluruh negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari “Interim Measures for the Management of Recycling and Comprehensive Utilization of Retired Power Batteries of NEVs” yang akan mulai berlaku 1 April 2026 guna mengatasi tantangan besar limbah baterai kendaraan listrik yang terus meningkat seiring berkembangnya pasar EV di China.

Regulasi ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam pengelolaan limbah baterai, tetapi juga mempertegas China sebagai salah satu pelopor global dalam mendukung ekosistem sirkular industri kendaraan listrik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Latar Belakang: Masalah Limbah Baterai EV di China

Pertumbuhan pesat kendaraan listrik di China dalam beberapa tahun terakhir membawa tantangan baru, terutama pada baterai kendaraan yang sudah mencapai akhir masa pakainya. Diperkirakan volume baterai EV bekas akan terus meningkat secara tajam dalam dekade mendatang, bahkan diproyeksikan mencapai jutaan ton limbah pada masa depan.

Permasalahan ini menjadi penting karena baterai EV mengandung logam langka seperti lithium, nikel, kobalt, dan mangan yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan dampak lingkungan serius dan hilangnya nilai material berharga yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang.

Sebelumnya, tantangan utama dalam daur ulang baterai EV meliputi risiko kebakaran saat proses pembongkaran, biaya tinggi, hingga keterbatasan fasilitas yang memadai. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperkuat aturan untuk memastikan limbah baterai ditangani dengan cara yang aman, terstandarisasi, dan terlacak secara menyeluruh.

Inti Regulasi Baru: Tanggung Jawab Produsen dan Importir EV

Aturan yang akan efektif pada 1 April 2026 tersebut memuat beberapa poin penting sebagai berikut:

Produsen kendaraan listrik dan importir baterai wajib mendirikan fasilitas layanan daur ulang baterai di wilayah penjualan produk mereka, dengan titik layanan yang mudah diakses konsumen.
Pabrikan harus menerima semua baterai yang sudah tidak layak pakai dari kendaraan mereka untuk diproses di fasilitas daur ulang.
Produsen wajib memublikasikan informasi kontak titik daur ulang secara jelas agar pemilik kendaraan dapat menyerahkan baterai bekas tanpa hambatan.
Setiap baterai EV yang sudah tidak berfungsi harus tetap bertahan bersama kendaraan saat proses pembongkaran dan tidak boleh dilepas lalu dibuang tanpa pengawasan yang sesuai.

Regulasi juga melarang pihak manapun memproses baterai EV yang sudah tidak terpakai tanpa izin resmi dari otoritas terkait untuk mencegah praktik daur ulang ilegal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pelacakan Sepanjang Siklus Hidup Baterai

Salah satu aspek penting dari langkah ini adalah pemberlakuan sistem pelacakan nasional yang memungkinkan regulator memantau setiap baterai sepanjang siklus hidupnya — dari produksi, penjualan, penggunaan, perbaikan, hingga pemrosesan limbahnya. Sistem ini akan membantu pemerintah memastikan bahwa setiap baterai berakhir di fasilitas daur ulang yang aman.

Pelacakan ini juga mencakup penggunaan kode identifikasi unik untuk setiap baterai, yang akan tercatat dalam basis data nasional. Kebijakan semacam ini membantu mencegah baterai yang sudah dibuang secara ilegal atau dioperasikan di luar sistem yang aman.

Standarisasi & Persyaratan Teknis

Selain persyaratan fasilitas daur ulang, produsen EV juga diwajibkan untuk:

Menggunakan material yang dapat didaur ulang dan lebih rendah toksisitas di desain baterai mereka untuk memudahkan proses pemulihan bahan.
Melaporkan informasi teknis baterai, termasuk cara pembongkaran dan pemanfaatan, kepada regulator dalam jangka waktu tertentu setelah mendapatkan sertifikasi produk.
Menyampaikan data seperti tanggal penjualan dan kode baterai kepada otoritas dalam waktu yang sudah ditentukan setelah sertifikat kelayakan baterai diterbitkan.

Kebijakan ini juga mendorong penerapan standar desain yang memungkinkan baterai lebih mudah dibongkar dan disusun ulang untuk penggunaan kedua, sehingga baterai bekas bisa dipakai untuk aplikasi lain seperti penyimpanan energi atau proyek industri lain.

Manfaat Ekonomi dan Lingkungan dari Kebijakan

Penerapan aturan ini diperkirakan akan membawa manfaat besar, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan:

🔹 Mengurangi limbah berbahaya di tempat pembuangan yang dapat mencemari tanah dan air.
🔹 Menjaga pasokan material penting seperti lithium, nikel, dan kobalt melalui proses pemulihan.
🔹 Mendorong investasi dalam teknologi daur ulang baterai yang bisa menciptakan lapangan kerja baru.
🔹 Meningkatkan posisi China sebagai pemimpin global dalam teknologi EV berkelanjutan.

Diperkirakan kapasitas baterai bekas yang harus ditangani di China akan mencapai lebih dari satu juta ton pada akhir dekade ini — sebuah angka yang menunjukkan pentingnya sistem yang terorganisir dan bertanggung jawab dalam menangani limbah baterai EV.

Tantangan yang Dihadapi Industri

Walaupun kebijakan ini dinilai penting, sejumlah tantangan masih harus dihadapi:

📌 Biaya operasional fasilitas daur ulang yang tinggi.
📌 Teknologi pembongkaran baterai yang masih rumit dan berisiko.
📌 Standarisasi desain baterai yang belum sepenuhnya merata antar pabrikan.

Hal-hal seperti keselamatan saat proses bongkar baterai yang masih menghadapi risiko kebakaran dan regulasi yang kompleks menjadi fokus perbaikan industri dan pemerintah.

Namun, dukungan pemerintah dan dorongan kebijakan ini diperkirakan akan mempercepat pembangunan infrastruktur daur ulang yang lebih efisien dan aman untuk jangka panjang.

Dampak Bagi Pasar Global EV

Langkah China ini dipandang sebagai contoh kebijakan progresif yang dapat diadopsi oleh negara lain yang juga tengah menghadapi masalah serupa dengan limbah baterai EV. Regulasi semacam ini bisa memberi tekanan bagi produsen global untuk menetapkan standar daur ulang yang sejalan dengan praktik berkelanjutan, termasuk kemungkinan pembentukan standar internasional yang lebih ketat di masa depan.

China sendiri sudah memimpin produksi baterai EV global selama beberapa tahun terakhir, dengan perusahaan-perusahaan besar seperti CATL berinvestasi besar dalam kapasitas pengolahan dan pemulihan baterai. Kebijakan baru ini semakin menguatkan posisi negara tersebut sebagai pusat teknologi baterai terdepan di dunia.

Kesimpulan

Regulasi baru China yang mewajibkan produsen EV untuk mendirikan stasiun daur ulang limbah baterai dan melaksanakan manajemen baterai sepanjang siklus hidupnya menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadapi tantangan limbah baterai EV. Dengan aturan mulai berlaku 1 April 2026, langkah ini diharapkan tidak hanya mendukung ekonomi sirkular dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, tetapi juga memberi model bagi negara lain untuk mengikuti jejak kebijakan berkelanjutan dalam era kendaraan listrik.